menjelaskan hakikat otonomi daerah. 35 Tahun 2008:. menjelaskan hakikat otonomi daerah

Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan. Dalam hal ini juga Dekonsentrasi juga sudah dikembangkan ke dalam UUD 1945 mengenai pelaksanaannya. Jakarta -. Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan. Hakikat Otonomi Daerah. 2. Bagi bangsa dan bernegara hukum teramat penting, karena hukum menjadi acuan utama dalam penyelenggaaan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan bahkan hukum bagi masyarakat merupakan landasan dasar dan pegangan tatkala warga masyarakat melaksanakan hak dan. 5) menjelaskan implikasi struktural dari desentralisasi; 6) menjelaskan implikasi struktural dari dekonsentrasi; 7) membedakan daerah otonom dan otonomi daerah; 8) menjelaskan pengertian local government; 9) membedakan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah; 10) menjelaskan birokrasi lokal. Pemerintah pusatlah yang memiliki wewenang untuk. Nuansa kewajiban otonomi daerah dalam UUD No. Desentralisasi menciptakan daerah otonom. Pemerintahan Daerah atau di Negara-negara Barat dikenal dengan Local Government dalam penyelenggaraannya didasarkan pada konsep-konsep, seperti Asas, Sistem dan Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, serta Tujuan. Daerah otonom adalah sebuah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. 10. Prisip-prinsip Otonomi Daerah : Demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah Otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab 4. Jelaskan hubungan antara otonomi daerah dan pembangunan daerah!Diantara daerah-daerah otonomi Indonesia ada yang diberikan sifat khusus atau istimewa. Kata Kunci : Kearifan Lokal, Daerah Otonomi Baru, Apau Kayan Semangat otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 adalah pengalihan kewenangan pusat kepada daerah untuk mengelola kegiatannya secara otonom. Ketiga, tantangan pendidikan masa kini dalam prefektif Islam di era glonalisasi. Gabung Kompas. Menurut Para Ahli a. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau the condition of living under one’s own laws. Hatta berpendapat bahwa secara realistic,. Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik, jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan. 22 tahun 1999, didefinisikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dengan segala wewenangnya perlu dibedakan secara lebih. Setelah terjadi pemekaran tiga provinsi di Papua, Indonesia kini memiliki 37 provinsi, 416 kota, dan 98 kota. Ulasan Lengkap. Dalam. Agar istilah-istilah tersebut dapat kalian kuasai dengan baik, kalian dapat mempelajarinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Ketidakjelasan format otonomi daerah tersebut yang menjadikan pemerintah pusat menerapkan sistem sentralisasi yang berlebihan 2 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005. Ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan. Buku ini tentu tidak hanya membahas tentang apa dan bagaimana hakikat desentralisasi tersebut dan juga A. menjelaskan tentang konsep-konsep yang paling mendasar dari Pemerintahan Daerah. OTONOMI DAERAH 1. 1. Pengertian Otonomi Daerah – Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Hakikat, Prinsip, Asas, Indonesia, Para Ahli : Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat lokal mereka sendiri. 2. HAKIKAT OTONOMI DAERAH. Menurut Undang-Undang No. Contoh dari Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi daerah, menurut UU No. Sementara nomos berarti "aturan atau undang-undang". 2. Namun realisasinya hingga kini masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Abstract. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Perubahan dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan. menjelaskan tentang konsep-konsep yang paling mendasar dari Pemerintahan Daerah. KOMPAS. 12. 1) Otonomi Daerah Menurut UU 22 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan. 7Dalam pemberian Otonomi Khusus di Papua, ada terdapat dasar pemberian Otonomi Khusus. Daerah mempunyai hak buat mengendalikan serta mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik, jumlah, macam, ataupun wujud pelayanan. 2, Maret 2015 pusat yang disentralisasikan, dan selanjutnya terbentuklah daerah-daerah otonom. Oleh karena itu,. Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Angka I Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah. Berikut ini ulasan mengenai hakikat wawasan Nusantara. terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. by Operator. Landasan hukum yang mengatur tentang hakikat wawasan nusantara adalah: Tap MPR Nomor IV/MR/1973, ditetapkan pada tanggal 22 Maret 1973. Pengertian Otonomi Daerah,Tujuan, Hakikat, Prinsip, Asas – Secara umum, Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan. adalah pola pemerintahan sendiri. Menurut Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Di. UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten/kota. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. UU No. Bentuk Afiliasi Partai Politik Lokal dengan Partai Politik Nasionalotonomi daerah. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. OTONOMI DAERAH 1. 1. Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan. Terdapat 6 asas Wawasan Nusantara yang perlu untuk dipahami. Secara dengan. Berdasarkan. Hubungan pemerintah pusat dan daerah terdiri dari dua hubungan, salah satunya adalah hubungan structural. Faktor ini 1 Marzuki, M. Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah, dan menganalisis. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada dua pokok bentuk negara, yaitu kesatuan dan serikat. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Wibisana menjelaskan perbedaan fungsi penegakan sanksi dalam hukum lingkungan, pertama, sanksi pidana memberikan penjeraan kepada pelanggar dengan hukuman badan atau denda, kedua, sanksi perdata memulihkan hak seseorang. 2014 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab Menjelaskan tantang Hakikat Otonomi Daerah 2 Lihat jawaban Iklanpenyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Jelaskan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan! 3) Jelaskan Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif filsafat!. Implementasi Otonomi Daerah Implementasi otonomi daerah dapat dikelompokkan dalam lima bidang, yaitu: 1. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat self government yang diatur. Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan alasan disusunnya kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen dalam bentuk Otonomi Seluas-luasnya,. Dasar Hukum Otonomi Daerah. Adapun kata kunci tersebut adalah: Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Desentralisasi; Dekonsentrasi;. Hans Kelsen, Pemberlakuan otonomi daerah yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, bahwa desentralisasi merupakan salah satu bentuk organisasi. . Hubungan. Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebelum membahas lebih jauh sebaiknya perhatikan dahulu ketentuan pasal 18 dan 18. Laica, 2007. Noehi Nasoetion, M. Autonomi dalam hal ini berarti peraturan sendiri dan undang-undang sendiri. Hans. Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah, dan menganalisis. Beberapa alasan Indonesia membutuhkan penerapan otonomi daerah, yaitu: Kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang ekonomi terpusat di ibu kota negara. Hubungan yang satu ini merupakan salah satu hubungan yang memang di dasarkan dengan tingkat dan juga jenjang yang ada di pemerintahan. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat self government yang. 1. Encyclopaedia Britannica. Penerapan otonomi daerah dalam pemerintahan dapat membawa hasil positif dan negatif dalam perkembangan dinamika politik lokal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) otonomi didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, meskipun memiliki banyak dampak positif, otonomi daerah tidak terlepas dari dampak negatif. Oleh karena itu secara harfiah otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri. 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11). 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri. Tujuannya untuk menciptakan keadilaan secara nasional, distribusi regional yang adil, hingga mendorong. Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan. Kelima,. News. Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. Laica, 2007. Jelaskan mekanisme pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah . 1. 2 No. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai. Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan. Otonomi daerah menurut C. Hubungan yang satu ini merupakan salah satu hubungan yang memang di dasarkan dengan tingkat dan juga jenjang yang ada di pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. menjelaskan sifat medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. jelaskan apa yang dimaksud dengan otonomi daerah –. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan. Bila ditinjau secara seksama, akan kelihatan bahwa isi dan luas otonomi itu akan sangat terbatas. Hakikat Otonomi Daerah Indonesia adalah negara ke-satuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas ka-bupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupatan dan kota mem. Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu auto bermakna sendiri dan nomous bermakna peraturan/hukum. Sedangkan otonomi daerah khusus diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus, seperti wilayah perbatasan dan wilayah kepulauan. 2. NegaraRepublik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Sistem otonomi daerah yang sesungguhnya baru berlaku di era Reformasi. Berdasarkan Pasal 1 Perpu No. Kesiapan sumber daya pun harus diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahmerupakan hakikat daripada negara kesatuan. Jadi didalam negara kesatuan sangat jelas otonomi daerah adalah wujud dari kekuasaan. menjelaskan . dasar hokum Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas. Lihat. B. com, Jakarta Pengertian otonomi daerah perlu untuk diketahui oleh masyarakat luas, sebab setiap daerah mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai UU yang berlaku. Pertama, seperti telah di singgung di awal, munculnya undang-undang otonomi daerah merupakan langkah maju yang bersifat korektif terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebelumnya. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Wilayahnya terbagi atas wilayah provinsi, kota, dan kabupaten yang masing-masing dikelola oleh pemerintah daerah. Kaho (2005: 138) menyatakan, bahwa salah satu kriteria penting untuk. Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah, dan menganalisis. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari era kolonial Belanda hingga kini. 1. Hakekat dari otonomi daerah adalah kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan (Adi, 2012). Otonomi daerah ialah salah satu kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau. pusat kepada daerah-daerah otonomi bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu merupakan hakekat negara kesatuan. Pendidikan politik, ( political education) Melalui praktik desentralisasi diharapkan masyarakat belajar mengenali dan memahami berbagai persoalan social, ekonomi dan politik yang mereka hadapi, menghindari atau bahkan menolak untuk. Menciptakan stabilitas politik. Otonomi daerah di Indonesia. 2017 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab Jelaskan hakikat otonomi daerah? 1 Lihat jawaban IklanDengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan. fPrinsip dari UU No. A. Page 6 of 52Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan. Otonomi Daerah 1. Peningkatan otonomi, termasuk hak untuk mengadopsi hukum berdasarkan sistem hukum lokal (tradisional) di Kaledonia Baru. LATAR BELAKANG Berdasarkan keputusan MENDAGRI dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi menjadi dasar pengelolahan semua potensi daerah yang ada dan di manfaatkan semaksimal mungkin oleh daerah yang. 2. BAB II. adalah: a. Dec 3, 2022 · Di dalam sistem ini diakui pula mekanisme berbagi kekuasaan antara pemerintah Negara bagian dengan pemerintah daerahnya. yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Otonomi daerahOtonomi Daerah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. UMUM : 1. Salam untuk Sobat Penurut Halo Sobat Penurut, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hakikat atau nilai dasar otonomi daerah. 2. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian. Untuk mengetahui prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Pengertian. 1 Dengan adanya otonomi daerah ini maka daerah berwenang. 1. Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah, dan menganalisis. Dalam buku " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X " yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah yaitu: 1. Daerah-daerah yang diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri ini kemudian disebut daerah otonom. apa. Prinsip merupakan kunci yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tata kelola yang baik. 2 Kebijakan Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI 2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. tonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan . Diskusi 7 Ilmu Negara nama alfian kurnia nim 043248426 diskusi ilmu negara soal saya minta untuk menjelaskan perbedaan mendasar negara kesatuan dan negara. a. Berikut dua nilai dasar otonomi daerah di Indonesia: Nilai unitaris. B. Jelaskan hakikat otonomi daerah? - 13694219 ipansup4nj1 ipansup4nj1 11. Otonomi daerah mempunyai 7 (tujuh) elemen dasar, yaitu kewenangan, kelembagaan, personel, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik dan pengawasan . Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan. Dilansir dari buku Keuangan di Era Otonomi Daerah (2017) oleh Yoyo Sudaryo dkk, tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik. Sehingga hakikat negara kesatuan adalah kedaulatannya yang tidak terbagi. Pengertian Otonomi Daerah Evy Pajriani dalam Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah PPKn Kelas X (2020:10) menyebutkan, kata otonomi. A. 1. T, prinsip-prinsip dari good. 4 2. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Otonomi Daerah Dalam film pendek ini kami menjelaskan sedikit tentang contoh peran pemerintah daerah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya lewat otonomi daerah. Dengan demikian setelah mencermati uraian beserta contoh dan ilustrasi yang ada pada bagian ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan.